Setiap tahunnya, proses Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) selalu diwarnai dengan dinamika yang menguji integritas sistem pendidikan kita. Salah satu isu menonjol yang terus berulang adalah dugaan manipulasi domisili yang dilakukan oleh oknum orang tua demi memasukkan anak mereka ke sekolah incaran di wilayah Bogor. Praktik numpang Kartu Keluarga (KK) atau penggunaan alamat palsu di dekat lokasi sekolah favorit dianggap sebagai jalan pintas untuk mengakali aturan zonasi yang sebenarnya bertujuan untuk memeratakan akses pendidikan bagi masyarakat sekitar.

Fenomena manipulasi domisili ini menciptakan ketidakadilan bagi warga asli yang secara geografis memang tinggal di lingkungan sekitar sekolah. Akibat banyaknya data kependudukan yang disulap secara mendadak menjelang musim pendaftaran, siswa yang benar-benar berhak mendapatkan jatah zonasi justru terlempar ke sekolah yang lebih jauh. Hal ini menunjukkan bahwa pengawasan administratif di tingkat kelurahan dan kecamatan masih memiliki celah yang bisa dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi, yang pada akhirnya mencederai nilai kejujuran yang seharusnya diajarkan sejak dini dalam dunia pendidikan.

Dampak dari praktik manipulasi domisili ini sangat luas, mulai dari kepadatan jumlah siswa yang tidak proporsional di sekolah tertentu hingga masalah transportasi bagi siswa yang harus menempuh jarak jauh karena jatahnya diambil alih oleh orang lain. Pihak dinas pendidikan setempat diharapkan tidak hanya berpangku tangan pada verifikasi dokumen di atas kertas saja. Diperlukan tindakan verifikasi lapangan secara acak atau sinkronisasi data kependudukan yang lebih ketat dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil untuk memastikan bahwa alamat yang digunakan benar-benar tempat tinggal utama siswa tersebut.

Penerapan sanksi yang tegas bagi pelaku manipulasi domisili harus dijalankan tanpa pandang bulu agar memberikan efek jera. Jika sebuah pelanggaran ditemukan, pembatalan status kepesertaan didik harus dilakukan sebagai bentuk penegakan aturan. Namun, di sisi lain, pemerintah juga harus introspeksi mengenai alasan di balik maraknya praktik ini. Selama kualitas sekolah belum benar-benar merata, orang tua akan terus mencari celah untuk memberikan “pendidikan terbaik” bagi anak mereka, meskipun cara yang ditempuh melanggar etika dan aturan hukum yang berlaku.