Pemerataan pendidikan menjadi agenda sentral dalam visi dan misi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) di bawah kepemimpinan Mendikbudristek. Kesadaran akan pentingnya pemerataan pendidikan sebagai fondasi utama untuk mewujudkan Indonesia maju yang berkeadilan terus digaungkan. Berbagai kebijakan dan program dirancang dan diimplementasikan dengan tujuan utama menghilangkan disparitas kualitas dan akses pendidikan di seluruh pelosok negeri.
Salah satu fokus utama dalam agenda pemerataan pendidikan adalah upaya mengatasi kesenjangan kualitas infrastruktur dan fasilitas pendidikan antar wilayah. Mendikbudristek dalam berbagai kesempatan, termasuk saat kunjungan kerja ke Provinsi Nusa Tenggara Timur pada tanggal 10 Januari 2025, menekankan komitmen pemerintah untuk terus meningkatkan alokasi anggaran pendidikan ke daerah-daerah yang masih memiliki keterbatasan sarana dan prasarana. Program pembangunan dan rehabilitasi sekolah, penyediaan buku dan alat peraga yang memadai, serta perluasan akses internet di daerah 3T (tertinggal, terdepan, terluar) menjadi prioritas dalam upaya pemerataan pendidikan.
Salah satu fokus utama dalam agenda ini adalah upaya mengatasi kesenjangan kualitas infrastruktur dan fasilitas pendidikan antar wilayah. Mendikbudristek dalam berbagai kesempatan, termasuk saat kunjungan kerja ke Provinsi Nusa Tenggara Timur pada tanggal 10 Januari 2025, menekankan komitmen pemerintah untuk terus meningkatkan alokasi anggaran pendidikan ke daerah-daerah yang masih memiliki keterbatasan sarana dan prasarana. Program pembangunan dan rehabilitasi sekolah, penyediaan buku dan alat peraga yang memadai, serta perluasan akses internet di daerah 3T (tertinggal, terdepan, terluar) menjadi prioritas dalam upaya mewujudkan keadilan dalam pendidikan.
Selain infrastruktur, aspek krusial lainnya adalah kualitas dan distribusi tenaga pendidik. Mendikbudristek menyadari bahwa guru merupakan ujung tombak dalam proses pembelajaran. Oleh karena itu, berbagai program seperti rekrutmen guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dengan prioritas untuk daerah kekurangan guru, program sertifikasi guru yang berkelanjutan, serta insentif khusus bagi guru yang bertugas di daerah terpencil terus digalakkan. Pada forum diskusi pendidikan di Universitas Syiah Kuala pada tanggal 25 Januari 2025, seorang perwakilan Kemendikbudristek menyampaikan bahwa penyebaran guru berkualitas adalah kunci utama dalam meningkatkan mutu pendidikan secara merata.
Lebih lanjut, agenda ini juga mencakup upaya untuk mengatasi disparitas yang disebabkan oleh faktor sosio-ekonomi keluarga siswa. Program-program bantuan pendidikan seperti Kartu Indonesia Pintar (KIP) dan beasiswa untuk siswa berprestasi dari keluarga kurang mampu terus diperluas dan diefektifkan. Data dari Pusat Data dan Statistik Pendidikan dan Kebudayaan (PDSPK) per Februari 2025 menunjukkan adanya peningkatan signifikan dalam angka partisipasi sekolah dan penurunan angka putus sekolah pada siswa penerima KIP. Hal ini menunjukkan bahwa program-program afirmatif memiliki dampak positif dalam mendukung kesempatan belajar yang setara.
Dengan menjadikan pemerataan sebagai agenda penting, Mendikbudristek menunjukkan komitmen yang kuat untuk memastikan bahwa setiap anak bangsa, tanpa terkecuali, memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan pendidikan berkualitas. Langkah-langkah strategis yang terus diupayakan diharapkan dapat mewujudkan Indonesia maju yang berkeadilan melalui pembangunan sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing.