Indonesia saat ini berada di ambang puncak bonus demografi, sebuah periode di mana jumlah penduduk usia produktif jauh lebih banyak dibandingkan usia non-produktif. Ini adalah peluang emas untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan pembangunan. Namun, untuk benar-benar meraih potensi luar biasa ini dan mewujudkan Visi Indonesia Emas 2045, pendidikan berkeadilan menjadi kunci fundamental. Tanpa akses pendidikan yang merata dan berkualitas bagi seluruh lapisan masyarakat, bonus demografi justru bisa menjadi beban. Lalu, bagaimana pendidikan berkeadilan berperan dalam meraih potensi ini?
Pendidikan berkeadilan berarti memastikan setiap individu, tanpa memandang latar belakang sosial, ekonomi, atau lokasi geografis, memiliki akses yang sama terhadap pendidikan berkualitas. Ini mencakup pemerataan fasilitas sekolah, ketersediaan guru yang kompeten, serta kurikulum yang relevan di seluruh wilayah Indonesia. Data tahun 2022 yang menunjukkan rata-rata lama sekolah penduduk Indonesia masih 9,08 tahun (setara SMP), menggarisbawahi urgensi untuk meningkatkan akses dan kualitas pendidikan agar lebih banyak generasi muda dapat menamatkan pendidikan hingga jenjang yang lebih tinggi (target 12 tahun pada 2045). Tanpa pemerataan ini, potensi jutaan anak muda di daerah tertinggal akan terabaikan.
Selain akses fisik, pendidikan berkeadilan juga mencakup akses terhadap kualitas pembelajaran. Skor Programme for International Student Assessment (PISA) Indonesia yang masih rendah menunjukkan bahwa ada ketidakmerataan dalam kualitas hasil belajar. Siswa di berbagai daerah mungkin tidak memiliki kemampuan berpikir kritis, analitis, atau pemecahan masalah yang sama. Untuk meraih potensi maksimal dari bonus demografi, setiap anak perlu dibekali dengan keterampilan abad ke-21 yang relevan dengan pasar kerja global. Ini membutuhkan investasi dalam pelatihan guru, pengembangan kurikulum yang inovatif, dan pemanfaatan teknologi pendidikan yang merata.
Mewujudkan pendidikan berkeadilan juga berarti menghilangkan hambatan finansial. Kenaikan Uang Kuliah Tunggal (UKT) yang seringkali memberatkan, terutama bagi keluarga kelas menengah ke bawah, dapat menjadi penghalang serius. Skema beasiswa yang lebih inklusif, kebijakan UKT yang transparan dan berbasis keadilan sosial, serta dukungan pendanaan yang memadai dari pemerintah menjadi esensial. Hanya dengan demikian, tidak ada lagi anak bangsa yang terpaksa mengubur mimpinya untuk meraih potensi tertinggi karena keterbatasan biaya.
Dengan demikian, pendidikan berkeadilan adalah prasyarat mutlak untuk meraih potensi bonus demografi dan mencapai Visi Indonesia Emas 2045. Ini adalah investasi jangka panjang yang akan membentuk generasi muda yang cerdas, inovatif, dan siap memimpin bangsa menuju kemajuan dan kesejahteraan.